Profil Disdik Kepri

Spread the love
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau baru dibentuk pada tahun 2004 sejalan dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Perda No. 08/UN/KGKR/VII/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Dinas Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Pendidikan Kepulauan Riau semula menggunakan nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dengan Perda No. 06 Tahun 2005 Dinas Pendidikan menggunakan nomenklatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 2007 tepatnya terhitung mulai 1 Juni 2007 berdasarkan Perda No.5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, nomenklatur yang dipergunakan berubah menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan ini terjadi karena berdasarkan Perda diatas dibentuk SKPD baru Dinas Pemuda dan Olahraga.
Pada waktu pertama kali terbentuk Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Batam Ibukota sementara Provinsi Kepulauan Riau. Sejalan dengan pindahnya Ibukota Provinsi ke Tanjungpinang pada awal tahun 2006. Dinas Pendidikanpun pindah pula ke Tanjungpinang, tepatnya berkantor di Jl. DI Panjaitan No. 12 Tanjungpinang. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, kondisi Dinas Pendidikan sangat memprihatinkan. Dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas dan sarana / prasarana kantor yang sangat terbatas pula, lembaga ini belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, tetapi secara berangsur–angsur kondisi seperti itu mulai dibenahi. Walaupun jumlah pegawai belum begitu memadai, pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai stakeholder pendidikan di tingkat provinsi semakin berjalan lancar. Peranan Dinas Pendidikan sebagai koordinator semakin baik, sehingga kesamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan serta rasa kebersamaan dan saling pengertian dengan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota semakin tercipta, apalagi setelah Dinas Pendidikan malaksanakan langkah terobosan melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang semakin ditingkatkan baik volume maupun kualitas pelaksanaannya.
Sejak awal Tahun 2016 hingga sekarang, Dinas Pendidikan Kepri telah menempati Gedung eks Sekolah Bertahap Internasioal Kepulauan Riau. Jl. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
Dengan dilaksanakannya pendidikan secara desentralistik tugas dan fungsi serta wewenang, Dinas Pendidikan menjadi bertambah luas dan sangat menentukan. Konsekuensi dari terjadinya perubahan tersebut pemahaman akan tugas, fungsi dan wewenang dimaksud perlu dipahami pihak – pihak terkait sebab hanya melalui pemahamanlah  hubungan kerja antara Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak terkait akan dapat dijalin secara baik. Jalinan hubungan kerja yang baik ini diperlukan agar Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota tidak berjalan sendiri- sendiri dalam mengemban tugas dan fungsinya. Saling pengertian, kesamaan persepsi, pola pikir dan tindakan, serta rasa kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi masing – masing perlu diciptakan untuk mensukseskan pembangunan pendidikan di provinsi ini.
      Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyadari dan memahami benar, bahwa membangun pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.
Dengan kondisi geografis yang terdiri dari kurang lebih 96% daerah perairan dan 2750 buah pulau, ditambah lagi dengan kondisi SDM bidang pendidikan yang belum memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya pelaksanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau permasalahannya sangat kompleks. Walaupun kondisinya demikian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pengelola pendidikan tingkat provinsi tetap memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau menuju kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi khususnya untuk mensukseskan pelaksanaan 7 (tujuh) isu penting dan strategis dalam pembangunan pendidikan.
Komitmen tersebut adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan mutu dan daya saing
2. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Peningkatan kualifikasi guru
4. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
5. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha
6. Partisipasi masyarakat dan stakeholder terhadap pendidikan
7. Pemberantasan buta aksara